Jakarta – KontraS mendesak polisi dan Puspom TNI untuk memanggil sejumlah pejabat tinggi.
Desakan ini terkait pengusutan kasus penyerangan terhadap pegiat HAM, Andrie Yunus.
Siapa saja pejabat yang dimaksud?
KontraS menyebut Kepala BAIS TNI, Panglima TNI, hingga Menteri Pertahanan.
“Untuk memastikan siapa saja yang turut bagian dalam penyertaan, serta perbantuan penyerangan terhadap Andrie,” kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina.
KontraS juga menyoroti pentingnya transparansi informasi.
Hal ini karena ada perbedaan data antara kepolisian dan TNI terkait kasus ini.
“Kami juga meminta keamanan para pelaku lapangan dipastikan aman dari kemungkinan ancaman pihak-pihak yang berniat melakukan upaya merusak dan menghalangi penyidikan,” ujar Jane.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap inisial pelaku, yakni BHC dan MAK.
Polisi menduga pelaku lebih dari empat orang.
Sementara itu, Puspom TNI mengamankan empat prajurit berinisial NDP, SL, BWH, dan ES untuk penyidikan.
Perbedaan informasi ini membuat KontraS dan koalisi masyarakat sipil meminta verifikasi oleh lembaga independen seperti Komnas HAM.
Mereka juga mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
