Jakarta – Banjir dan longsor dahsyat yang melanda tiga provinsi di Sumatera sejak 25 November 2025 telah menewaskan sedikitnya 776 jiwa dan menyebabkan kerusakan lingkungan masif. Kementerian Kehutanan kini bergerak cepat, menyelidiki dugaan keterlibatan 12 perusahaan yang disinyalir menjadi pemicu utama kerusakan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, tim penegakan hukum kementerian tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap subjek hukum yang terindikasi berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis, 4 Desember 2025.
Dari hasil investigasi awal, Kementerian Kehutanan menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli memastikan proses penegakan hukum terhadap para pihak yang bertanggung jawab akan segera dilakukan.
“Tim kami masih berada di lokasi untuk memperdalam temuan dan mencari subjek hukum lain yang terlibat. Nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan kepada Komisi IV dan publik,” tegas Raja Juli.
Ia menjelaskan, bencana besar yang melanda Sumatera bukan hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, melainkan kombinasi siklon tropis Senyar dengan kondisi geomorfologi DAS serta kerusakan parah pada daerah tangkapan air dan ekosistem.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis, total korban meninggal mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 2.600 orang terluka akibat bencana tersebut.
Di Provinsi Aceh, Kementerian Kehutanan mencatat 70 titik banjir pada 31 DAS. Analisis citra satelit (2019-2024) menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektar dari hutan menjadi non-hutan, dengan 12.159 hektar di kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare, atau 7,1 persen dari area terdampak.
Sementara itu, Sumatera Utara mengalami 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS mencapai 9.424 hektar dengan dominasi area penggunaan lain. Raja Juli menambahkan, lahan kritis di wilayah terdampak mencapai 207.000 hektare atau 14,7 persen.
Di Sumatera Barat, tercatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, mayoritas berada di kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektar, setara dengan 7 persen dari total area terdampak.
