Semarang – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Zulfachmi Wahab, mengatakan masih ada sejumlah puskesmas di Jateng yang belum memiliki dokter umum. Menurut dia, kondisi itu terjadi karena konsentrasi dokter masih menumpuk di beberapa daerah, seperti Semarang, Solo, dan Banyumas.
Zulfachmi mengungkapkan, Jateng saat ini memiliki 883 puskesmas dan 370 rumah sakit.
“Puskesmas memang ada beberapa yang tidak ada dokternya, tapi masih bisa di-handle oleh wilayah (kabupaten/kota),” ujarnya ketika diwawancara, Kamis (25/6/2026).
Meski begitu, ia belum dapat menyebutkan jumlah pasti puskesmas yang belum memiliki dokter. Ia menegaskan, kondisi tersebut tetap akan berdampak pada mutu layanan.
“Tapi itu tentu saja akan mengurangi kualitas layanan,” ucapnya.
Zulfachmi menilai jumlah dokter umum yang ada sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan puskesmas di Jateng. Menurut dia, persoalannya bukan pada jumlah dokter, melainkan penyebarannya.
“Jadi untuk Jawa Tengah, masalahnya sebenarnya bukan dari jumlah, tapi distribusi (dokter). Numpuknya di Semarang, numpuknya di Solo, numpuknya di Banyumas,” kata Zulfachmi.
Ia juga tidak menampik masih adanya kesenjangan pendapatan antara dokter yang bekerja di kota besar dan di daerah. Kondisi itu, menurut dia, ikut memengaruhi persebaran dokter sehingga sejumlah daerah kekurangan tenaga medis.
“Jadi ibaratnya di mana banyak gula, pasti semutnya banyak. Jadi pasti ada nilai lebih kalau bekerja di kota dibandingkan dengan di daerah,” ujar Zulfachmi.
Untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah, saat ini ada Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Dalam program itu, dokter-dokter yang baru lulus ditempatkan untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan di daerah.
“Di program itu, kita menempatkan dokter-dokter baru lulus untuk mengisi kekosongan itu. Ini sepenuhnya diatur oleh dinas kesehatan kabupaten/kota,” ucapnya.
Zulfachmi menambahkan, program PIDI cukup membantu pemerataan jumlah dokter di Jateng. Ia mengatakan, Dinkes provinsi bersama kabupaten/kota terus melakukan evaluasi dan monitoring agar seluruh puskesmas terisi.
“Jangan ada puskesmas A isinya empat dokternya dan ada puskesmas B yang tidak ada dokternya,” kata dia.
