Padang – Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi Kantor DPRD Sumatera Barat, Kamis (25/6).
Mereka menuntut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan di tengah sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Aksi damai itu dipimpin Koordinator Aksi Damai MBG Sumbar, Aliman Antoris.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dinilai memberi manfaat besar bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi relawan dan pelaku usaha yang terlibat dalam operasional dapur MBG.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi agar program yang satu program berjuta manfaat ini tetap dilanjutkan. Kami mendengar berbagai isu yang mengarah pada penghentian program MBG dan tentu kami tidak setuju,” kata Aliman kepada wartawan.
Ia menegaskan, jika memang ada pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, pemerintah seharusnya menindak pihak yang bertanggung jawab tanpa menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau ada yang melakukan kecurangan atau tindakan tidak baik di dalam BGN maupun SPPG, silakan ditindak. Tapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain menolak penghentian program, para relawan juga menyoroti kebijakan penghentian sementara operasional SPPG selama masa libur sekolah. Kebijakan itu dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan relawan karena insentif yang mereka terima bergantung pada aktivitas dapur MBG.
Aliman mengatakan penghentian total operasional selama libur sekolah membuat relawan kehilangan sumber pendapatan di tengah kebutuhan ekonomi yang tetap berjalan.
“Saat ini ada edaran agar operasional dihentikan total selama libur sekolah. Ketika SPPG stop total, relawan tidak mendapatkan insentif, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, apalagi menjelang tahun ajaran baru yang membutuhkan biaya lebih besar,” katanya.
Sebagai solusi, relawan mengusulkan agar distribusi makanan tetap dilakukan kepada kelompok penerima manfaat lainnya, seperti peserta posyandu. Dengan begitu, dapur MBG tetap beroperasi meski sekolah sedang libur.
“Kami setuju kalau distribusi ke sekolah dihentikan saat libur. Tetapi ke posyandu masih bisa dilakukan sehingga dapur tetap berjalan dan relawan tetap memiliki penghasilan,” ujarnya.
Dalam aksi itu, relawan juga menyinggung keterlambatan pencairan dana operasional yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Meski demikian, Aliman memastikan hingga kini belum ada dapur MBG di Sumatera Barat yang menghentikan operasional secara permanen.
“Memang ada beberapa dapur yang terdampak keterlambatan pencairan dana karena persoalan di pusat. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang tutup. Operasional masih berjalan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang menerima langsung massa aksi menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurut dia, Program MBG memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi pelaku UMKM.
“Kita ingin masyarakat bahagia. Ada lapangan pekerjaan yang tercipta, gizi masyarakat meningkat, dan ekonomi masyarakat terutama UMKM ikut berkembang. Aspirasi ini tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Muhidi.
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Kalau ada yang belum maksimal ya dimaksimalkan. Kalau ada yang belum tepat sasaran ya dievaluasi. Tetapi karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” ujarnya.
