Surabaya – PDI Perjuangan menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, aspirasi rakyat diserap melalui seluruh jajaran partai dalam Rapat Kerja Nasional.
Hasto menjelaskan, penolakan ini didasari pengalaman historis masa Orde Baru.
Sistem kekuasaan terpusat dinilai menutup partisipasi rakyat. Hal itu juga memicu krisis legitimasi kepemimpinan di daerah.
Kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat rakyat berpotensi melahirkan watak otoritarian.
Selain itu, juga penyalahgunaan hukum, serta praktik KKN akibat lemahnya kontrol publik.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Hasto.
Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD.
Hasto mengakui pilkada langsung masih bermasalah, seperti politik uang dan persaingan tidak sehat.
Namun, PDI Perjuangan terus berupaya menekan biaya politik melalui gotong royong dan aturan internal partai.
Ia menegaskan rekomendasi pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan.
Kader yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.
PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu.
Wilayah itu seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis nasional seperti Papua.
Mahalnya biaya politik tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum.
Menurut Hasto, masalah tersebut seharusnya diselesaikan dengan pembenahan sistem dan penguatan hukum.
Bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik.
