Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar mengenai pengiriman Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri.
Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat mengabaikan isu yang belum terverifikasi.
Klarifikasi ini disampaikan Habiburokhman melalui keterangan video di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pihaknya telah melakukan penelusuran mendalam terhadap isu yang beredar di ruang publik tersebut.
DPR RI juga telah berkoordinasi langsung dengan pihak Istana Kepresidenan guna memastikan kebenaran informasi.
“Hasil pengecekan menunjukkan memang tidak ada pengiriman Surat Presiden terkait pergantian Kapolri,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi isu strategis kenegaraan.
Menurutnya, penyebaran informasi tanpa dasar hanya akan memicu spekulasi dan kegaduhan yang tidak perlu.
Ia berharap seluruh polemik mengenai pergantian Kapolri segera diakhiri lantaran tidak didukung fakta.
“Spekulasi terkait adanya Surat Presiden sebaiknya disudahi dan mari kita mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sesuai konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memerlukan persetujuan DPR RI melalui mekanisme Surpres.
Surat tersebut menjadi acuan bagi Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebelum diproses dalam Rapat Paripurna.
Pernyataan ini sekaligus memastikan belum ada proses resmi pergantian Kapolri di lingkungan parlemen hingga saat ini.
