Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendesak pemerintah untuk segera memutus aliran dana judi daring, alih-alih hanya berfokus pada pemblokiran situs.
Nico menilai jaringan judi daring akan terus bermutasi selama rekening penampung dan akses pendanaan tetap tersedia.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan pergeseran pola transaksi judi daring yang signifikan pada triwulan I 2026.
Sebanyak 88,6 persen transaksi deposit kini dilakukan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pemanfaatan QRIS menjadi tantangan baru yang menuntut koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, OJK, Bank Indonesia, serta Polri.
Nico menyoroti maraknya praktik deposit judi dengan nominal sangat kecil, mulai dari Rp5.000.
Nominal tersebut dinilai menurunkan hambatan psikologis masyarakat dan mempermudah akses bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak.
“Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil, namun jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa,” tegas Nico.
Catatan PPATK menyebutkan sepanjang 2025 perputaran dana judi daring mencapai Rp286,84 triliun.
Pada triwulan I 2026, perputaran dana tercatat sebesar Rp40,3 triliun dengan nilai deposit mencapai Rp10,59 triliun.
Peningkatan frekuensi transaksi ini menjadi indikator akses judi daring yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun.
Kondisi ini menegaskan bahwa judi daring telah bertransformasi menjadi ancaman sosial serius bagi generasi muda.
Nico mendesak pemerintah membangun sistem pertukaran data lintas lembaga secara real-time dan memperketat verifikasi merchant QRIS.
Ia juga menekankan pentingnya menindak tegas bandar, rekening penampung, serta memutus keterkaitan judi daring dengan pinjaman daring ilegal.
Meski mengapresiasi pemblokiran 3,7 juta konten judi daring, Nico menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan efektif jika dilakukan sendirian.
Negara harus hadir untuk memutus ekosistem kejahatan dari akarnya sebelum masyarakat terjerat kerugian finansial lebih dalam.
