Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menghadapi sorotan tajam setelah Syuriyah PBNU mengumumkan pemecatannya dari posisi tersebut pada Rabu, 26 November 2025. Pemecatan ini, yang berpolemik dengan sejumlah pengurus organisasinya sendiri, tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025. Poin ketiga surat itu menyatakan, “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.”
Namun, Ahmad Tajul membenarkan telah menandatangani surat itu tetapi membantah isinya sebagai surat pemberhentian, melainkan hanya sekadar surat edaran. Gus Yahya sendiri menanggapi dengan tegas bahwa dokumen tersebut tidak sah. “Surat itu tidak sah, bisa dilihat, masih ada watermark dengan tulisan ‘Draft’, maka itu berarti tidak sah. Kalau di-scan akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah,” ujar Yahya pada Rabu, 26 November 2025.
Polemik internal ini disebut berkaitan erat dengan keputusan Gus Yahya mengundang akademikus Zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU beberapa waktu lalu. Peter Berkowitz dikenal sebagai penulis buku yang membela Israel terhadap kritik hukum internasional.
Forum rapat harian Syuriyah PBNU menilai kehadiran narasumber berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mereka juga menganggap tindakan ini bertentangan dengan muqaddimah qanun asasi NU serta mencemarkan nama baik organisasi. Sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, pemberhentian fungsionaris dianggap perlu.
Sebelumnya, Gus Yahya mengaku tidak mengetahui Peter Berkowitz kerap membela gerakan zionisme. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena membuat keputusan tanpa pertimbangan teliti dan lengkap.
Gus Yahya juga membantah isu dirinya terafiliasi dengan jaringan zionis, menegaskan bahwa kunjungannya ke Israel pada 2018 sudah diketahui anggota NU dan tidak menghalangi pemilihannya sebagai ketum. “Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka (anggota NU) sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung,” kata Yahya di Surabaya, Ahad 23 November 2025. Ia menambahkan, kunjungan itu dilakukan demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan dirinya masih konsisten dengan hal tersebut.
Selain polemik di internal PBNU, Gus Yahya juga dituntut mundur dari Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) oleh Komunitas Kolektif Mahasiswa UI yang Peduli Keadilan di Palestina. Petisi pencopotan Gus Yahya, yang menjabat Ketua MWA UI periode 2024-2029, dibuat pada 12 September 2025.
Petisi ini mempertimbangkan kelalaian Gus Yahya mengundang akademikus pro-Zionis serta rekam jejaknya yang dinilai terafiliasi dengan tokoh dan agenda Zionisme. Mahasiswa berupaya membersihkan nama besar UI dari afiliasi Zionisme dan mencegah kejadian serupa berulang.
Gus Yahya juga pernah menyatakan dukungan terhadap salah satu pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menimbulkan pro-kontra di publik. Pernyataan itu terkait kemungkinan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina telah memperoleh kemerdekaan.
Menurut Gus Yahya, sikap Prabowo konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dipegang Indonesia sejak awal. Namun, sejumlah aktivis dan politikus mengkritik, menganggap Indonesia sebaiknya fokus memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebelum mempertimbangkan pengakuan untuk Israel.
Pada tahun 2024, Gus Yahya sempat mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia mengklaim pembentukan Pansus Haji tersebut adalah upaya untuk menyerang PBNU dan tidak memiliki alasan kuat. Gus Yahya menyebut keputusan itu berkaitan dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang saat itu menjabat Menteri Agama, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait ibadah haji.
Kontroversi lain muncul pada Agustus 2024 ketika Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas izin tambang. Pertemuan ini berlangsung tepat saat ribuan massa berdemonstrasi di depan dan belakang Gedung DPR RI Senayan memprotes upaya DPR menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.
