Jakarta – Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diprediksi berpotensi mengalami lonjakan dibandingkan tahun ini. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyebut kenaikan tersebut sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tetap mempertahankan pola perumusan anggaran yang sama dengan periode sebelumnya.
Marwan menyampaikan pandangannya tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7). Menurutnya, dengan mekanisme penghitungan yang digunakan selama ini, peluang penurunan biaya haji sangat kecil.
“Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, masih, saya kira naik,” ujarnya.
Meski demikian, DPR RI saat ini masih menunggu usulan resmi dari pemerintah mengenai besaran biaya tersebut. Marwan menegaskan bahwa pihaknya dapat memaklumi jika nantinya pemerintah mengajukan kenaikan harga.
Sikap pengertian dari Komisi VIII tersebut didasari oleh berbagai faktor krusial yang berdampak langsung pada biaya operasional haji. Salah satu pemicu utamanya adalah ketimpangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi 8 memahami itu karena, satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak,” tuturnya.
Ia menambahkan, agar biaya haji tahun depan dapat ditekan atau setidaknya tetap sama dengan tahun ini, diperlukan langkah konkret berupa perubahan pola perumusan dalam perhitungan anggaran.
Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemampuan diplomasi guna meyakinkan otoritas Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.
“Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan. Tapi kalau normal cara menghitung selama pembahasan kita di Panja, Panja BPIH, kayaknya berat,” ucapnya.
Marwan menekankan bahwa memaksakan penurunan biaya dengan metode lama justru berisiko mengorbankan kualitas layanan bagi para jemaah.
“Kalau pun turun ya nanti pelayanan yang turun, pelayanannya turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara gitu. Itu kan enggak mungkin, enggak mungkin terjadi,” pungkasnya.
