Padang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumatera Barat, Senin (8/6/2026). Mereka mendesak aparat kepolisian segera menangkap aktor intelektual dan pemodal di balik maraknya tambang ilegal yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari itu berlanjut dengan agenda dialog terbuka bersama Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin. Meski cuaca diguyur gerimis, massa tetap bertahan di lokasi untuk menuntut transparansi penegakan hukum.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, mengungkapkan bahwa aksi turun ke jalan ini dipicu oleh keresahan mendalam mengenai kerusakan alam akibat pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, publik memiliki hak untuk mengetahui siapa pihak-pihak yang meraup keuntungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Masyarakat juga berhak mengetahui identitas pemodal di balik praktik perusakan lingkungan ini.
“Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab,” kata Fikri.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyandang dana dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Terkait proses hukum, GMNI meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan perkembangan penanganan kasus disampaikan kepada masyarakat secara berkala.
Menurut Fikri, transparansi sangat penting dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, GMNI sempat menyampaikan kekecewaan karena Kapolda Sumbar tidak hadir langsung menemui massa. Akibatnya, mahasiswa belum menyerahkan tuntutan resmi dan menyatakan rencana untuk kembali menggelar aksi susulan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal.
Namun, menurutnya, proses penindakan di lapangan menghadapi sejumlah kendala teknis. Luasnya wilayah pengawasan serta mobilitas pelaku yang tinggi menjadi tantangan utama bagi aparat.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” kata Solihin.
Ia pun mengajak pihak mahasiswa untuk melihat langsung proses penertiban di lapangan agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait upaya pemberantasan tambang ilegal yang dilakukan kepolisian.
Terkait isu adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, Solihin memastikan bahwa Kapolda Sumbar berkomitmen penuh untuk menindak siapa saja yang terbukti terlibat tanpa terkecuali.
Menurutnya, setiap dugaan yang muncul wajib dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang objektif.
“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain menuntut penegakan hukum, GMNI juga meminta pemerintah untuk memikirkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
Mahasiswa menilai bahwa penutupan tambang ilegal harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja baru agar tidak menimbulkan persoalan sosial.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” kata Fikri.
Dialog antara perwakilan mahasiswa dan pihak kepolisian berakhir pada pukul 18.00 WIB. Seluruh aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakapolda Sumbar, sementara aksi berlangsung dalam kondisi tertib, aman, dan kondusif.
