Jakarta – Target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen mendapat sorotan tajam dari ekonom Universitas Airlangga (Unair). Prof Rahma Gafmi menilai target tersebut sulit terealisasi karena masalah ekonomi bayangan yang masih mengakar kuat.
Rahma menyebut praktik korupsi, ekspor-impor ilegal, peredaran narkoba, dan judi daring sebagai faktor penghambat utama. Ia menilai penegakan hukum terhadap praktik-praktik ini belum optimal.
“Saya melihat dengan model-model yang dilakukan, semua hanya sebuah ilusi,” tegas Rahma, Minggu (16/11/2025).
Menurutnya, harapan pemerintah untuk menjadikan penertiban ekonomi bayangan sebagai sumber pertumbuhan tambahan berpotensi mengecewakan publik. Selama korupsi dan praktik ilegal dibiarkan, sulit untuk mengandalkan sektor ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Rahma menjelaskan bahwa akar masalah ekonomi bayangan terletak pada lemahnya penegakan hukum dan konflik kepentingan di tubuh aparat. Tanpa instrumen hukum yang kuat, pelaku ekonomi bayangan akan terus mencari celah.
“Sangat tidak realistis, tidak mudah ekonomi bayangan itu diselesaikan. Contohnya korupsi, UU perampasan aset saja belum disahkan sampai sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, premanisme dan praktik ilegal lainnya justru berkembang karena adanya oknum aparat yang melindungi. Kondisi ini menyebabkan ekonomi bayangan terus tumbuh dan merugikan penerimaan negara.
“Merajalelanya premanisme yang mendapat perlindungan dari aparat, ekspor-impor ilegal sampai sekarang bermasalah karena juga ada oknum-oknum Polri, TNI Laut yang bermain,” ungkap Rahma.
Situasi ini, lanjutnya, membuat kebocoran di sektor penerimaan negara sulit diatasi. Rahma meragukan reformasi institusional dapat dilakukan secara independen jika masih ditangani oleh orang-orang dari lingkaran yang sama.
Tanpa pembenahan serius di sektor keamanan dan hukum, janji memberantas ekonomi bayangan hanya akan menjadi janji kosong.
Rahma juga menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai lebih mengutamakan program politik daripada penguatan fondasi ekonomi. Ia menyoroti sejumlah program besar yang belum disertai strategi jelas untuk mengatasi masalah struktural seperti ekonomi bayangan dan ketimpangan kerja.
“Terbukti, Presiden Prabowo masih mendahulukan program-program politik daripada program-program ekonomi, seperti MBG, 80 ribu KMP Merah Putih, 3 juta rumah rakyat, dan Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
