Singapura – Iklim investasi energi terbarukan di kawasan industri Indonesia dinilai masih terhambat oleh kebijakan yang belum memadai, kendati minat pelaku usaha untuk beralih ke energi bersih cukup tinggi. Direktur Energi Climate Group, Sam Kimmins, menyebutkan bahwa regulasi yang ada saat ini membuat pengembang sulit mendapatkan modal dengan biaya murah, sehingga harga listrik hijau menjadi lebih mahal.
Kimmins menekankan bahwa lingkungan kebijakan yang belum mendukung investasi langsung dari perusahaan ke proyek energi bersih menjadi kendala utama. Tanpa mekanisme investasi yang leluasa, sulit bagi pengembang untuk menekan harga listrik agar lebih kompetitif.
“Jika perusahaan tidak bisa melakukan investasi langsung, biaya energi terbarukan akan tetap tinggi. Ini adalah hambatan kebijakan yang harus segera dibenahi agar harga listrik bersih lebih terjangkau,” ujar Kimmins di sela-sela agenda Climate Group Asia Action Summit, Kamis (21/5/2026).
Padahal, kebutuhan akan listrik hijau di kawasan industri Indonesia kian mendesak. Hal ini dipicu oleh tuntutan rantai pasok global dan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa yang mengharuskan produk ekspor memiliki jejak karbon rendah.
Untuk mengakali kendala tersebut, Climate Group mendorong pengembangan kawasan industri berbasis energi terbarukan. Melalui model ini, perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur energi sendiri secara individual. Mereka cukup membeli listrik hijau yang disediakan oleh pengelola kawasan, sebuah solusi yang dinilai efektif bagi pemasok yang melayani banyak merek global sekaligus, seperti Nike, Adidas, dan New Balance.
Kimmins mencatat bahwa saat ini sudah ada 122 perusahaan anggota RE100 yang membeli listrik dari sumber energi terbarukan di Indonesia. Kehadiran perusahaan multinasional ini diharapkan dapat membantu transfer pengetahuan bagi pelaku industri lokal mengenai cara beralih ke energi bersih dan membangun rantai pasok rendah emisi.
Lebih lanjut, Kimmins menyambut positif komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun 100 gigawatt energi terbarukan sebagai sinyal bagi investor. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam mereformasi pasar energi agar Indonesia tetap kompetitif sebagai tujuan investasi internasional.
“Perusahaan global kini menjadikan akses terhadap listrik hijau sebagai faktor penentu utama investasi. Contohnya, keputusan LEGO membangun fasilitas di Vietnam sangat dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme perjanjian pembelian listrik di negara tersebut,” jelasnya.
Meski reformasi pasar energi yang telah lama bergantung pada bahan bakar fosil bukan perkara mudah, Kimmins menilai pemerintah Indonesia sudah menunjukkan keterbukaan dalam dialog konstruktif terkait transisi energi. Pemerintah kini dianggap memiliki kemauan untuk mendengar kebutuhan pasar, yang menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi energi di sektor industri nasional.
