Jakarta – DPR mengkritik pemerintah terkait data kerusakan sektor pertanian pascabencana. Data dinilai tidak akurat dan berpotensi menghambat pemulihan.
Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja membahas dugaan ketidakakuratan data tersebut, Rabu (14/1/2026). Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyebut data pemerintah “jauh panggang dari api”. Data dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Rahmat khawatir data yang keliru akan berimplikasi pada kesalahan perhitungan anggaran pemulihan. “Data yang disampaikan ini tidak sinkron dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Rapat dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan.
Rahmat mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam memberikan bantuan darurat berupa beras dan minyak goreng.
Namun, ketidakakuratan data kerusakan menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani.
Rahmat menyoroti kondisi di Sumatera Barat. Data pemerintah menyebut sejumlah bendungan dan jaringan irigasi tidak mengalami kerusakan.
Padahal, pemerintah daerah Sumatera Barat menyebut kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian mendekati Rp2 triliun. Angka tersebut jauh melampaui proyeksi anggaran pemerintah pusat.
“Di data, irigasi dan bendungan tercatat Nol rusak. Ini jelas tidak sesuai fakta,” ungkapnya.
Bendungan Gunung Nago dan puluhan irigasi lainnya rusak parah, tetapi tidak tercantum dalam laporan pemerintah.
Komisi IV DPR RI menilai alokasi anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi sangat kurang.
Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan verifikasi ulang dan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah.
Langkah ini krusial agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun secara tepat sasaran dan efektif.
DPR khawatir, jika data tidak akurat, upaya pemulihan sektor pertanian akan terhambat dan merugikan masyarakat luas.
