Jakarta – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menggelar rapat membahas insiden kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Rapat yang berlangsung pada Rabu, 1 Oktober 2025, ini mengungkapkan bahwa sebanyak 6.517 penerima manfaat MBG telah mengalami keracunan sejak proyek MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga 30 September 2025.
Rapat penting ini dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Diskusi intensif selama hampir tiga jam itu secara khusus membahas kondisi terkini dan langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi maraknya kasus keracunan MBG.
Dadan Hindayana merinci, korban keracunan tersebar di tiga wilayah. Wilayah I (Sumatera) mencatat 1.307 kasus, sementara Wilayah II (Pulau Jawa) bertambah menjadi sekitar 4.207 kasus, termasuk 60 orang dari Garut. Adapun Wilayah III (Indonesia Timur) mencatat 1.003 korban.
Menurut Dadan, peningkatan kasus keracunan terjadi pada dua bulan terakhir karena banyak dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak memenuhi standar operasional. Banyak dapur, misalnya, membeli bahan baku empat hari sebelum makanan dibagikan, padahal seharusnya hanya dua hari sebelumnya.
Selain itu, Dadan mengakui belum semua SPPG memiliki sanitasi air yang baik atau bersih. Situasi ini menjadi salah satu penyebab kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Menkes Budi Gunadi Sadikin melontarkan wacana untuk memasukkan topik keamanan pangan dan gizi ke dalam kurikulum pembelajaran. Budi bahkan mengaku sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terkait hal ini, dengan usulan agar pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran wajib.
Kementerian Kesehatan, lanjut Budi, telah melakukan penelitian terhadap seluruh dapur MBG dan menemukan delapan bakteri penyebab keracunan, yakni salmonella, escherichia coli, bacillus cereus, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni, dan shigella. Dua virus, norovirus/rotavirus dan hepatitis A virus, serta zat kimia nitrit dan scombrotoxin (histamine) juga teridentifikasi sebagai penyebab.
Anggota Komisi IX DPR Gamal Albinsaid mengusulkan pembentukan undang-undang tentang MBG. Menurut Gamal, negara-negara yang menjadi acuan proyek MBG seperti India, Brasil, dan Jepang, sudah memiliki kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Undang-undang ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program prioritas tersebut di masa depan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menyoroti latar belakang pendidikan Kepala BGN Dadan Hindayana di bidang entomologi (ilmu serangga) yang sempat menjadi perbincangan publik. Charles menekankan pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan agar kepercayaan publik terhadap program MBG tidak menurun.
