Jakarta – Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menilai setiap dapur umum program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan lebih dari satu ahli gizi. Kebutuhan ini sangat penting, terutama jika dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tersebut beroperasi dengan kapasitas maksimum, yaitu menyediakan 3 ribu porsi per hari.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persagi Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul, menyebutkan setidaknya harus ada dua ahli gizi di setiap SPPG. “Saat ini yang kita perlukan itu dua (ahli gizi), karena penerima manfaat setiap SPPG adalah 3 ribu,” kata Marudut di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 November 2025.
Menurut Marudut, pekerjaan memeriksa keamanan pangan untuk 3 ribu porsi makanan tidak ideal jika hanya dilakukan oleh satu orang. Para ahli gizi harus bekerja penuh mulai dari penerimaan pasokan bahan pangan, saat proses memasak, hingga pemeriksaan hidangan setelah selesai diolah.
Seluruh pekerjaan itu membutuhkan waktu yang panjang. Contohnya, SPPG bisa saja menerima bahan pangan di sore atau malam hari dan baru selesai memasak saat pagi hari berikutnya.
Karena itu, Marudut berujar beban kerja untuk satu orang ahli gizi di satu SPPG bisa terlalu besar. “Satu orang ini beban kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga,” tuturnya.
Padahal, kata Marudut, ahli gizi harus selalu siap untuk mengecek kualitas bahan makanan dan hidangan yang sudah jadi. Ia berpendapat sebaiknya ada dua orang ahli gizi di SPPG agar keduanya dapat bekerja dengan membagi sif.
Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana program MBG, sebelumnya mengklaim bahwa profesi ahli gizi menjadi langka setelah program MBG oleh pemerintahan Prabowo Subianto dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan ahli gizi yang sebelumnya kerap mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, kini berbalik dicari. “Komisi IX (DPR) memberikan saran agar BGN mencari jalan keluar dari kelangkaan profesi ahli gizi tersebut,” kata dia usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu, 12 November 2025.
Dadan melanjutkan, alternatif yang akan dilakukan BGN dalam mengatasi kekurangan profesi ahli gizi yaitu dengan mencari lulusan atau sarjana yang memiliki rumpun keilmuan serupa. “Misalnya lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau pengolahan pangan,” ujar Guru Besar IPB University itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, jumlah ahli gizi di seluruh Indonesia adalah 34.553. Angka ini mengalami penurunan sekitar 5 persen dari tahun 2023 yang mencatatkan jumlah ahli gizi sebanyak 36.400.
