Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir semester pertama tahun 2026 mencapai Rp 196,5 triliun, atau setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada Selasa (21/7/2026).
Dilansir dari laporan resmi APBN KiTa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa posisi fiskal tersebut menunjukkan kondisi anggaran yang tetap ekspansif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Realisasi defisit ini dipicu oleh besaran belanja negara yang melampaui pendapatan negara sepanjang periode enam bulan pertama tahun berjalan.
Pemerintah mencatat pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp 1.459,4 triliun, yang merepresentasikan 46,3% dari total target tahunan sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Di sisi lain, total belanja negara telah terserap sebesar Rp 1.656 triliun, atau 43,1% dari pagu belanja tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Selain defisit APBN, keseimbangan primer negara juga mencatatkan defisit sebesar Rp 94,9 triliun hingga Juni 2026.
Angka tersebut tercatat telah melampaui target defisit keseimbangan primer tahunan yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 89,7 triliun.
Kendati demikian, realisasi defisit APBN pada periode ini dinilai sedikit lebih moderat dibandingkan dengan catatan pada akhir Juni 2025 yang mencapai Rp 197 triliun atau 0,81% terhadap PDB.
Pemerintah secara keseluruhan menargetkan defisit APBN sepanjang tahun 2026 berada di kisaran Rp 689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
Target tersebut mengalami penyesuaian dari proyeksi sebelumnya yang sempat diestimasi sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyeksi defisit tersebut masih terjaga di bawah ambang batas maksimal yang diizinkan, yakni 3% terhadap PDB.
Pemerintah saat ini telah menaikkan outlook belanja negara menjadi Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN awal.
“Outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp 132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa subsidi dan kompensasi,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat sebagai prioritas utama pemerintah.
Alokasi belanja tambahan tersebut juga ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana di berbagai wilayah.
Bagian dari tambahan dana tersebut juga akan disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan dana otonomi khusus bagi daerah yang memerlukan.
Kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah ini bertujuan untuk tetap memberikan stimulus ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memantau efektivitas penggunaan anggaran agar tetap tepat sasaran hingga akhir tahun 2026.
