Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa implementasi program biodiesel B50 berpotensi menekan volume ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia pada semester II 2026 karena tingginya kebutuhan domestik, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers pada Senin (3/8/2026).
Dilansir dari BPS, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa peningkatan serapan CPO di dalam negeri untuk bahan baku biodiesel secara otomatis akan mengurangi ketersediaan komoditas tersebut untuk pasar luar negeri.
“Kalau nanti B50 menyerap lebih banyak CPO untuk kebutuhan dalam negeri, tentu ada potensi ekspor tertahan,” kata Ateng Hartono.
Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut belum menghitung secara spesifik besaran dampak penurunan ekspor tersebut karena BPS tidak melakukan forecasting atau proyeksi ekonomi jangka panjang.
Hingga paruh pertama tahun ini, kinerja ekspor CPO nasional masih mencatatkan pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, meskipun lajunya mulai melambat.
Secara keseluruhan, BPS mencatat nilai total ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Juni 2026 mencapai US$ 135,70 miliar.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,13% dibandingkan dengan realisasi ekspor pada periode yang sama di tahun 2025.
Sektor ekspor nonmigas tetap menjadi penopang utama ekonomi dengan total nilai mencapai US$ 128,55 miliar, atau tumbuh 5,76% secara tahunan.
Kinerja positif pada sektor nonmigas tersebut didorong oleh komoditas unggulan seperti lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, serta logam mulia dan perhiasan.
Selain faktor serapan domestik dari program B50, dinamika permintaan pasar global saat ini menjadi faktor penentu utama bagi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.
Kebijakan hilirisasi yang terus digalakkan pemerintah juga diprediksi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur ekspor komoditas nasional di masa mendatang.
BPS menegaskan bahwa mereka akan terus memantau pergerakan data perdagangan untuk melihat sejauh mana perubahan kebijakan energi berdampak pada neraca perdagangan.
Hingga saat ini, belum ada estimasi pasti mengenai seberapa besar volume ekspor CPO yang akan terserap oleh program biodiesel tersebut di akhir tahun.
Pihak BPS hanya menekankan adanya korelasi antara kebijakan hilirisasi energi dengan pergeseran pola distribusi komoditas sawit dari pasar ekspor ke pasar domestik.
Kondisi ini menempatkan sektor industri biodiesel sebagai salah satu variabel kunci dalam memetakan arah kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada semester kedua tahun ini.
Analisis lebih lanjut mengenai dampak lingkungan dan ekonomi dari program B50 masih menjadi subjek diskusi di berbagai kalangan, termasuk peneliti dari Universitas Padjadjaran dan asosiasi industri seperti GAPKI.
