Jakarta – Indonesia tengah berupaya mengatasi darurat sampah melalui program pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy). Program ini dinilai krusial untuk mengurangi tumpukan sampah yang mencapai 56 juta ton per tahun.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digarap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini.
“Indonesia dalam kondisi darurat sampah,” tegas Eddy, Kamis (27/11/2025).
Eddy menjelaskan, hanya 40 persen dari total sampah yang bisa didaur ulang. Sisanya, berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Program waste to energy sebelumnya telah berjalan di Surabaya dan Solo selama 12 tahun. Namun, terhambat karena proses yang rumit dan nilai keekonomian yang kurang.
Keterlibatan BPI Danantara, menurut Eddy, mampu meningkatkan minat investor dan membuat proyek ini lebih menguntungkan secara ekonomi.
BPI Danantara berperan sebagai penyeleksi mitra dan investor dalam proyek ini.
“Sebagai investor, BPI Danantara memiliki dana untuk mengelola proyek sampah menjadi energi, yang hasilnya akan kembali ke negara sebagai modal jangka panjang,” jelasnya.
Skema 20 sen per kWh dan karbon kredit juga menjadi daya tarik bagi investor.
Eddy mengingatkan BPI Danantara untuk memperhatikan teknologi canggih dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait lahan dan ketersediaan sampah.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah sampah dengan menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Perpres ini menjadi payung hukum pengolahan sampah menjadi energi listrik.
BPI Danantara memprediksi proyek waste to energy dapat menyelesaikan 10 persen masalah sampah di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.
