Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi hukum. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia berjalan adil dan berintegritas.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal tersebut.
Menurut Hasto, penegakan hukum harus berlandaskan pada kemanusiaan.
Selain itu, juga harus tertib hukum, jaminan due process of law, serta etika dan moral aparat penegak hukum.
Hasto mengklaim penegakan hukum seringkali bergeser menjadi alat kekuasaan yang memaksa. Bukan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan.
Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika proses hukum tidak didukung oleh fakta dan prinsip hukum yang benar.
Hasto juga menyoroti tantangan penegakan hukum di era modern.
Ia menyebut realitas hukum dapat dimanipulasi, termasuk dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).
PDIP mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi Polri.
Reformasi ini kemudian diperluas ke reformasi sistem hukum nasional.
Hasto mencontohkan terobosan dalam KUHAP baru, yaitu pemeriksaan saksi yang didampingi pengacara.
Menurutnya, pendampingan hukum penting karena tidak semua warga negara memiliki pemahaman hukum yang memadai.
“Pendampingan hukum bagi saksi merupakan upaya memastikan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.
Hasto menegaskan, reformasi hukum harus menjamin aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses hukum.
