Jakarta – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengklaim bahwa ahli gizi di Indonesia langka dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), memicu perdebatan sengit di masyarakat dan kalangan profesional. Namun, pernyataan ini langsung dibantah oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) yang menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan ahli gizi, melainkan menghadapi masalah data dan koordinasi penyalurannya.
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana program MBG, sebelumnya juga mengungkapkan dugaan kelangkaan tenaga ahli gizi. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, profesi ini “tiba-tiba menjadi langka” sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025. BGN bahkan sempat mempertimbangkan opsi merekrut lulusan dari rumpun ilmu serupa seperti kesehatan masyarakat dan teknologi pangan untuk mengisi kekosongan.
Persagi membantah keras anggapan kelangkaan tersebut. Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menjelaskan, perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan sekitar 11 ribu lulusan baru setiap tahun, jumlah yang dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Masalah utamanya adalah ketiadaan peta sebaran dan sistem rekrutmen yang jelas, sehingga banyak lulusan tidak terdeteksi.
Untuk mengatasi ini, Persagi telah mengonsolidasikan DPD dan DPC-nya guna memetakan keberadaan anggotanya. Organisasi profesi ini juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BGN untuk penyaluran tenaga ahli gizi.
Di tengah polemik ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa keterlibatan ahli gizi dalam program MBG adalah wajib. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa partisipasi ahli gizi tidak bisa ditawar, terutama untuk mengawasi makanan tinggi gula dan mengurangi risiko penyakit tidak menular pada anak-anak.
Pernyataan kontroversial Cucun Ahmad Syamsurijal semakin memanaskan suasana ketika ia menyebut posisi ahli gizi bisa digantikan tenaga non-ahli yang hanya diberi pelatihan tiga bulan. Ia bahkan sempat mengisyaratkan dapat menghapus kebutuhan ahli gizi di SPPG. Setelah videonya viral, Cucun meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ucapannya hanya merespons wacana BGN terkait penempatan tenaga non-ahli akibat dugaan kelangkaan.
Persagi menilai wacana penggantian ahli gizi dengan tenaga non-ahli sangat tidak masuk akal. Kebutuhan keilmuan yang kompleks, mulai dari analisis komposisi zat gizi hingga keamanan pangan, serta beban kerja di SPPG yang besar—satu SPPG berkapasitas 3.000 porsi per hari membutuhkan minimal dua ahli gizi dengan sistem sif—tidak mungkin ditangani oleh tenaga tanpa pendidikan mendalam. Pendidikan ahli gizi membutuhkan waktu bertahun-tahun, bukan hanya tiga bulan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat jumlah ahli gizi di Indonesia mencapai 34.553 orang. Meskipun angka ini turun sekitar 5 persen dari tahun sebelumnya, jumlah tersebut tetap jauh di atas kebutuhan dasar MBG jika dihitung per unit SPPG. Oleh karena itu, Persagi menyimpulkan bahwa narasi kelangkaan ahli gizi tidak mencerminkan kondisi faktual.
Kini, BGN dan Persagi telah meneken MoU untuk menyatukan basis data dan memperbaiki distribusi tenaga profesional. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat meredam polemik sekaligus memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG tetap terjaga.
