Jakarta – Pemerintah berupaya keras menyelaraskan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuannya, untuk menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan.
Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menko PMK Pratikno menjelaskan, pemerintah akan “me-matching-kan” supply side pendidikan dengan demand side tenaga kerja. Baik di dalam maupun luar negeri.
Penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah ingin lulusan vokasi dan universitas mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
“Penyiapan kemampuan berbahasa, pengenalan budaya, serta kemampuan teknis menjadi perhatian utama,” ujar Pratikno usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).
Upaya ini akan melibatkan berbagai kementerian secara sinergis.
Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menambahkan, pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan.
Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi untuk mempercepat penyerapan lulusan SMA/SMK ke pasar kerja.
“Kita akan melibatkan balai pelatihan negeri dan swasta,” kata Cak Imin.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan revitalisasi sekolah vokasi. Kurikulum pendidikan nasional akan diarahkan untuk persiapan dunia kerja.
“Perintah Presiden adalah revitalisasi sekolah vokasi,” tegas Cak Imin.
Kurikulum dan pengelolaan pendidikan harus berorientasi pada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja.
Selain itu, Presiden meminta agar sekolah mewajibkan pengajaran bahasa asing. Bahasa Inggris dan Bahasa Arab menjadi prioritas, selain Bahasa Indonesia.
