Jakarta – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengecek langsung proses distribusi interactive flat panel (IFP) atau papan digital interaktif ke sekolah-sekolah di daerah. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengaku pihaknya belum menerima laporan detail mengenai jumlah dan lokasi distribusi perangkat tersebut dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Lalu mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk IFP yang dikirim, maupun seberapa jauh proses distribusinya berjalan. Menurutnya, Kemendikdasmen hanya memberikan formulir persetujuan kepada sekolah. Jika sekolah tersebut menerima, IFP akan dikirimkan.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 15 September 2025, Lalu menjelaskan bahwa anggaran yang disetujui untuk program digitalisasi pembelajaran mencapai Rp2 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini, yang mencakup distribusi papan digital, merupakan bagian dari instruksi presiden.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, program ini merupakan mandat langsung dari Kepala Negara. Tujuannya untuk menyesuaikan pendidikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Presiden menghendaki agar proses belajar-mengajar di seluruh sekolah di Indonesia tidak lagi konvensional, melainkan mengacu pada perkembangan teknologi.
Digitalisasi pembelajaran yang dianggarkan sebesar Rp2 triliun ini diwujudkan dalam bentuk smart board atau IFP. Meski mengaku tidak mengetahui detail harga barang atau hal-hal teknis distribusi IFP ke sekolah-sekolah, Lalu memastikan Komisi X akan terus mengawal pengawasan distribusi dan pelaksanaan program penting tersebut.
