Jakarta – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen diproyeksikan akan memberikan tekanan signifikan terhadap sektor perhotelan dan restoran di tanah air.
Penyesuaian suku bunga ini secara langsung meningkatkan beban biaya pendanaan, yang memaksa para pelaku usaha untuk bersikap lebih konservatif dalam mengambil keputusan strategis, khususnya terkait rencana ekspansi bisnis maupun renovasi aset fisik.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, menyatakan kenaikan suku bunga acuan berdampak langsung pada biaya pembiayaan yang harus ditanggung oleh pelaku industri.
Kondisi ini secara otomatis menahan berbagai rencana pengembangan bisnis yang sangat bergantung pada dukungan kredit perbankan.
Menurut Maulana, akses terhadap modal menjadi jauh lebih mahal ketika suku bunga berada pada level yang tinggi.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha yang berencana mengajukan pinjaman baru untuk membuka unit usaha, memperluas kapasitas operasional, maupun melakukan perbaikan fasilitas yang sudah ada.
Maulana menjelaskan kenaikan suku bunga akan menambah beban bagi pengusaha yang berniat mengambil pinjaman perbankan.
Dampak dari kebijakan moneter ini akan terasa pada kelangsungan rencana bisnis ke depannya.
Selain faktor suku bunga, pelaku usaha saat ini juga menempatkan kondisi pasar yang belum stabil sebagai pertimbangan utama.
Dalam situasi di mana permintaan pasar belum pulih sepenuhnya, pelaku usaha dituntut untuk memperhitungkan dengan cermat kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit di masa mendatang.
Maulana menegaskan saat sebuah perusahaan memutuskan untuk menambah pinjaman ke bank, variabel penentu yang harus dihadapi adalah situasi pasar yang tidak menentu.
Saat ini, mayoritas pelaku usaha perhotelan lebih memprioritaskan strategi bertahan guna menjaga kelangsungan operasional di tengah tekanan bisnis yang terus berlanjut.
Langkah efisiensi kini menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku industri. Bahkan, di sejumlah daerah, beberapa hotel telah terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja akibat penurunan tingkat hunian atau okupansi kamar yang signifikan.
Maulana mencontohkan kondisi di Kalimantan Timur, di mana banyak pelaku usaha perhotelan mulai mengurangi jumlah karyawan karena tingkat okupansi yang terus merosot.
Dalam situasi ini, fokus pelaku usaha beralih pada optimalisasi aset yang sudah dimiliki dibandingkan melakukan ekspansi yang agresif.
Perawatan fasilitas diarahkan agar kualitas layanan tetap terjaga tanpa harus membebani perusahaan dengan investasi baru yang berisiko tinggi.
Strategi ini dinilai sebagai langkah paling realistis mengingat ketidakpastian pasar yang masih membayangi.
Di sisi lain, PHRI turut menyoroti tantangan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Meskipun saat ini tengah memasuki periode libur sekolah yang secara historis menjadi momentum peningkatan perjalanan wisata, sektor perhotelan dan restoran masih menghadapi kendala biaya perjalanan yang relatif tinggi.
Tingginya harga bahan bakar minyak serta tarif tiket pesawat yang belum terjangkau menjadi faktor penghambat minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata jarak jauh.
Meski demikian, PHRI tetap melihat adanya peluang dari wisatawan domestik yang memilih destinasi wisata di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.
Tren perjalanan jarak pendek atau lintas provinsi diharapkan dapat menjadi penopang tingkat okupansi hotel di tengah kondisi ekonomi yang menantang serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Pelaku usaha berharap mobilitas wisatawan yang melakukan perjalanan ke provinsi tetangga dapat menjaga arus kas sektor pariwisata tetap berjalan.
