Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah diplomasi guna membebaskan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh militer Israel. Kesembilan WNI tersebut merupakan bagian dari misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang dicegat saat berada di perairan internasional menuju Gaza, Palestina, Senin (18/5/2026).
Kepala KSP Dudung Abdurachman menyatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya melacak keberadaan para WNI tersebut. Namun, ia mengakui hingga Selasa (19/5/2026), posisi pasti dari sembilan orang itu belum dapat dipastikan.
Dudung mengungkapkan data awal menunjukkan lima WNI telah ditangkap oleh otoritas Israel, sementara empat orang lainnya belum diketahui lokasinya. Terkait langkah konkret pemerintah mengingat ketiadaan hubungan diplomatik langsung dengan Israel, Dudung menyatakan akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah koordinasi lebih mendalam dilakukan.
Misi kemanusiaan yang diikuti para WNI ini tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI). Armada tersebut berangkat dari Marmaris, Turki, pada 14 Mei 2026, membawa bantuan makanan dan obat-obatan. Di antara sembilan WNI yang ikut serta, terdapat tiga jurnalis, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.
Kondisi para kru kapal logistik Ozgurluk, tempat sejumlah WNI berada, sempat dikhawatirkan setelah terjadi pemutusan komunikasi. Produser TV Tempo, Dheayu Jihan, menuturkan bahwa komunikasi terakhir dengan Andre Prasetyo tercatat pada Ahad malam saat kapal memasuki zona merah. Ponsel Andre sempat terpantau aktif hingga Senin siang, namun tidak merespons pesan yang dikirimkan sebelum akhirnya benar-benar tidak aktif.
Kementerian Luar Negeri RI secara resmi telah mengecam keras tindakan intersepsi yang dilakukan militer Israel terhadap rombongan kapal kemanusiaan internasional tersebut. Kemlu mendesak pemerintah Israel segera membebaskan seluruh awak dan kapal yang ditahan.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna memantau kondisi para WNI. Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi perlindungan dan percepatan proses pemulangan bagi seluruh warga negara yang terlibat dalam misi tersebut.
