Fenesia – Beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kian memberatkan, setelah proyek ini mencatat kerugian triliunan rupiah dan menjadi perhatian serius pemerintah. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator terus menanggung utang besar, membebani keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas.
Proyek yang mulanya dijanjikan murni business to business ini akhirnya diselamatkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun telah rampung dan beroperasi selama dua tahun, KCIC masih belum mampu mengatasi kerugian operasionalnya.
Jumlah utang yang harus ditanggung KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun. Angka ini belum termasuk tambahan utang baru akibat pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.
Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh didukung oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB), dilengkapi dengan penyertaan modal pemerintah melalui APBN, serta kontribusi dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.
Pemerintah tengah berupaya mencari skema terbaik untuk mengatasi permasalahan keuangan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap isu Whoosh dan telah meminta agar segera ditemukan solusi untuk beban keuangan tersebut.
“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo, dikutip dari kanal Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2025).
Prasetyo juga menambahkan bahwa keberadaan Whoosh membantu mobilitas warga dan pemerintah berkeinginan untuk mengembangkan proyek ini hingga ke Surabaya.
Di sisi lain, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCIC. Opsi tersebut adalah penambahan penyertaan modal (equity) atau penyerahan infrastruktur kepada pemerintah, seperti halnya industri kereta api lainnya yang infrastrukturnya dimiliki pemerintah.
Dony mengakui bahwa proyek KCIC memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas masyarakat, yang saat ini mencapai sekitar 30.000 penumpang per hari. Namun, ia menekankan pentingnya keberlanjutan KAI, mengingat KCIC kini menjadi bagian dari KAI, sehingga perlu dicari solusi terbaik.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak keterlibatan APBN dalam penyelesaian utang PT KCIC. Ia menyatakan bahwa utang kereta cepat harus ditanggung oleh Danantara yang saat ini mengelola semua aset BUMN.
Purbaya mengusulkan agar pembayaran utang pendanaan proyek KCJB dicicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan Danantara. “Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” tegas Purbaya.
Mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyinggung soal dividen BUMN yang tak lagi masuk sebagai pemasukan kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai bagian dari pemisahan antara keuangan swasta (BUMN) dan pemerintah.
