Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang siaga mengantisipasi lonjakan inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Banjir, longsor, dan kerusakan irigasi pertanian menjadi faktor utama pemicu kekhawatiran tersebut.
Untuk mengatasi potensi masalah ini, Pemko Padang meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan kekhawatiran ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Marketing (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Barat, Kamis (11/12/2025).
Maigus menjelaskan, inflasi di Kota Padang pada November 2025 mencapai 3,65 persen.
Gangguan pasokan dan distribusi bahan pangan akibat bencana alam menjadi penyebab utama kenaikan harga. Beras, cabai, dan telur ayam mengalami lonjakan harga.
“Permintaan beras meningkat, sementara stok menipis. Harga cabai dan telur ayam juga naik karena terhambatnya transportasi,” kata Maigus.
Selain itu, Maigus menyoroti ancaman krisis pangan akibat kerusakan irigasi yang berdampak pada empat kecamatan di Kota Padang: Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh.
Total lahan pertanian yang tertimbun mencapai 176,25 hektare dan tidak dapat ditanami. Sebanyak 3.146 hektare lahan bermasalah akibat irigasi rusak, dan 206 kelompok tani terkena dampak.
“Inflasi akan sulit dikendalikan jika masalah irigasi tidak segera diatasi. Lahan yang tidak bisa ditanami berpotensi menambah jumlah warga yang membutuhkan suplai beras dan dukungan pangan,” pungkasnya. Pemko Padang berharap perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak dapat dipercepat.
