Madinah – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendesak agar pelayanan bagi jemaah haji gelombang kedua di Madinah dimaksimalkan. Hal ini dipandang krusial mengingat kondisi fisik dan psikologis jemaah yang cukup terkuras setelah merampungkan rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz, menekankan perlunya perhatian ekstra dari pemerintah saat jemaah menjalani fase lanjutan, termasuk Tawaf Ifadah, Tawaf Wada, hingga Umrah.
“Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda psikologi dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arbain dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Itu adalah impian mereka setelah bertahun-tahun menunggu,” ujar Abdul Aziz usai rapat evaluasi bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah, Senin (1/6/2026).
Terkait aspek mobilitas, Timwas Haji DPR RI menyoroti pergerakan sekitar 99.000 jemaah dari Makkah ke Madinah. Pihaknya meminta adanya simulasi jadwal yang presisi agar pergerakan hampir separuh total jemaah Indonesia tersebut berjalan lancar.
Abdul Aziz menekankan pentingnya skema pergerakan yang terukur guna mencegah penumpukan dan keterlambatan. Ia juga mewanti-wanti potensi kendala ketersediaan kamar hotel saat proses transisi jemaah antarnegara.
“Jangan sampai jemaah yang sudah didorong dari Makkah ke Madinah harus menunggu berjam-jam di lobi karena kamarnya masih diisi oleh jemaah dari negara lain. Pastikan koordinasi antara Kementerian Agama RI, pihak syarikah, dan hotel berjalan tertib. Keterlambatan ini akan menghambat sequence lainnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga pelaksanaan ibadah Arbain,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan di lobi hotel harus dihindari karena akan berdampak sistemik terhadap rangkaian ibadah dan kenyamanan pelayanan jemaah.
Di sisi lain, Timwas Haji DPR RI memberikan apresiasi atas terobosan Kementerian Haji dalam menyediakan akomodasi hotel bintang lima yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namun, fasilitas tersebut perlu diikuti komunikasi intensif dengan pihak hotel terkait kebiasaan jemaah.
“Ada kendala di mana jemaah tidak diizinkan makan di kamar atau di teras hotel bintang lima. Hal ini membutuhkan komunikasi intensif dengan pihak hotel terkait kebiasaan konsumsi jemaah kita agar tidak menimbulkan masalah di lapangan,” imbuhnya.
Menutup evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, Abdul Aziz mengingatkan pemerintah Indonesia agar lebih lincah dan adaptif terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang kerap melakukan peningkatan sistem. Ia mencontohkan perbaikan pada pendistribusian kartu pintar Nusuk yang tahun ini sudah dilakukan sejak di Tanah Air.
“Pemerintah melalui Kemenag harus sering berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai upgrade kebijakan tahun depan. Jangan sampai kita gagap dalam merespons dan mengimbangi langkah-langkah kebijakan baru tersebut,” pungkasnya.
