Padang – Masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor di Kota Padang diperpanjang hingga 15 Desember 2025. Keputusan ini diambil Pemkot Padang akibat kerugian yang mencapai Rp264,3 miliar.
Perpanjangan status tanggap darurat ini dilakukan karena proses pemulihan fasilitas publik dan permukiman warga masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menyatakan perpanjangan ini disertai target kerja yang jelas.
Prioritas utama saat ini adalah menormalisasi fasilitas pendidikan dan menangani pengungsi.
“Dalam seminggu ke depan, kita targetkan beberapa kegiatan, termasuk merelokasi warga dari pengungsian ke rumah khusus nelayan di Lubuak Buaya,” kata Hendri, Selasa (9/12/2025).
Satgas gabungan akan menggelar aksi gotong royong pembersihan di sejumlah titik.
Setelah SMAN 9 Padang, tim akan bergerak ke SMAN 12 Nanggalo, Lumin Park, Yayasan Adzkia, dan Simpang Brandon.
Aksi gotong royong massal ini melibatkan Pemko Padang, TNI/Polri, relawan kebencanaan, guru, siswa, dan masyarakat umum.
Fokus pembersihan hari ini adalah SMAN 9 Kota Padang dan Jalan Irigasi, Kecamatan Pauh.
Petugas dari BPBD, Damkar, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahu-membahu mengangkat lumpur.
Material lumpur diangkut menggunakan gerobak dan truk DLH. Armada pemadam kebakaran (Damkar) menyemprot sisa-sisa lumpur agar fasilitas steril.
Sebelumnya, aksi serupa telah dilakukan di SMAN 12 Padang, Kecamatan Nanggalo. Sekolah ini menjadi salah satu titik terparah yang diterjang banjir bandang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya solidaritas. “Kita harus saling membantu membersihkannya bersama-sama,” ujarnya saat memimpin apel gotong royong.
Puluhan ASN dari berbagai OPD terlibat dalam aksi bersih-bersih di SMAN 12. Mereka membersihkan ruang kelas, menata meja dan kursi, serta mengeruk drainase.
Siswa SMAN 12 yang tidak terdampak bencana juga turut bergotong royong membersihkan sekolah.
