Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI memberikan klarifikasi resmi terkait isu kewajiban melepas jilbab bagi siswi atau taruni di lingkungan pendidikan militer.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Sukamta awalnya mengapresiasi tingginya minat generasi muda, termasuk kalangan santri, untuk bergabung dengan institusi TNI.
Ia menilai antusiasme tersebut sebagai sinyal positif bagi regenerasi di tubuh militer.
“Sangat positif. Banyak warga negara yang mulai tertarik untuk masuk TNI. Laki-laki maupun perempuan, animonya boleh dibilang sama. Kemudian banyak juga kalangan santri dan santriwati yang berminat untuk masuk TNI atau sekolah-sekolah di bawah TNI,” ujar Sukamta.
Namun, ia menyoroti keresahan publik akibat beredarnya narasi di media sosial yang menyebutkan adanya aturan pelarangan jilbab bagi taruni di institusi pendidikan di bawah naungan TNI, seperti di Universitas Pertahanan (Unhan) maupun akademi militer.
“Di media sosial itu berseliweran narasi yang bertentangan. Sebagian mengatakan bahwa siswa atau siswi yang sekolah di bawah TNI, ada yang di Unhan atau Taruni dan lainnya, itu harus melepas jilbabnya,” ungkapnya.
Sukamta menekankan bahwa isu ini perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, terutama bagi keluarga santri yang menjadikan jilbab sebagai bagian dari identitas dan keyakinan mereka.
“Namanya santriwati, pasti mereka dari kecil sudah pakai jilbab. Nah ini menjadi pertanyaan,” tambahnya.
Politisi PKS ini berharap pihak Kementerian Pertahanan dan TNI dapat memberikan penjelasan transparan. Ia menekankan pentingnya mengakomodasi keberagaman latar belakang warga negara tanpa harus mengorbankan prinsip dasar keyakinan individu.
“Saya ingin menanyakan bagaimana sebetulnya duduk persoalannya, supaya nanti paling tidak warga negara yang punya keinginan masuk TNI, apapun background agamanya, latar belakang budayanya, asal-usul sukunya, itu bisa diakomodir tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya,” tegas Sukamta.
Ia menegaskan langkahnya mempertanyakan isu ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dalam menyerap aspirasi konstituen.
“Saya kira ini pertanyaan yang mewakili konstituen,” pungkasnya.
