Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk meredam dampak lonjakan harga pangan akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Subsidi akan dikucurkan jika inflasi bahan pokok mulai tak terkendali.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, negara memiliki pos anggaran bencana yang bisa digunakan untuk intervensi harga. Subsidi tersebut rencananya akan disalurkan melalui mekanisme bantuan ongkos angkut pangan hingga melibatkan pemerintah daerah.
Langkah ini disiapkan sebagai antisipasi di tengah tren pelemahan rupiah yang memicu kenaikan harga komoditas impor. Saat ini, harga kedelai tercatat mencapai Rp 13.607 per kilogram, jauh melampaui harga acuan pembelian di kisaran Rp 11.400 hingga Rp 12.000 per kilogram.
Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kondisi pasar saat ini secara umum masih stabil. Menurutnya, fluktuasi harga yang terjadi belum menunjukkan pengaruh signifikan dari pelemahan kurs secara luas, meski beberapa komoditas seperti minyak goreng curah mencatatkan kenaikan tipis.
Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Secara global, tingginya inflasi energi dan ketidakpastian suku bunga membuat investor asing menarik asetnya dari negara berkembang menuju aset yang lebih aman.
Tekanan terhadap mata uang Garuda diperparah oleh sentimen negatif dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings terkait kredibilitas bauran kebijakan. Selain itu, penilaian MSCI mengenai pasar saham juga memicu keluarnya aliran modal asing atau capital outflow.
Berdasarkan data hingga Mei 2026, terjadi arus modal keluar dari pasar saham sebesar 2,2 miliar dolar AS dan pasar obligasi mencapai 0,7 miliar dolar AS. Akibatnya, nilai tukar rupiah sejak awal tahun telah melemah sebesar 3,9 persen dan ditutup di level 17.529 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026.
