Padang – Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah daerah segera merampungkan seluruh kelengkapan administrasi dan dokumen teknis untuk proyek rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Kesiapan dokumen, terutama Detail Engineering Design (DED), dinilai menjadi kunci utama agar pemerintah pusat dapat segera mengucurkan anggaran pengerjaan fisik pada tahun 2027 mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi harus diperkuat untuk memastikan proyek strategis, seperti ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang di Padang Pariaman, tidak mengalami kendala administratif.
“Pemerintah pusat sudah memberikan perhatian serius. Sekarang, tugas daerah adalah memastikan administrasi dan dokumen pendukung siap agar anggaran bisa segera dialokasikan,” ujar Doni usai rapat kerja bersama instansi teknis, Senin (11/5/2026).
Saat ini, proyek-proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan teknis oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Doni berharap proses ini berjalan lancar sehingga eksekusi fisik dapat dimulai tahun depan.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, rehabilitasi pascabencana di Sumatera Barat juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian.
Doni menekankan bahwa optimalisasi koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi syarat mutlak agar proses rekonstruksi berjalan maksimal.
“Kami ingin seluruh instansi teknis bergerak cepat. Jika DED sudah siap, pemerintah pusat tinggal mengeksekusi pengerjaannya,” pungkasnya.
