EcozoneInternasionalPolitik

SBY Desak PBB Selamatkan Pasukan Garuda dari Zona Perang

82
×

SBY Desak PBB Selamatkan Pasukan Garuda dari Zona Perang

Sebarkan artikel ini
sby-minta-pbb-gerak-cepat,-pindahkan-pasukan-unifil-di-war-zone-ke-lokasi-bebas-perang
sby minta pbb gerak cepat, pindahkan pasukan unifil di war zone ke lokasi bebas perang

Jakarta – Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti kondisi pasukan perdamaian Indonesia (Kontingen Garuda XXIII/S) di Lebanon.

SBY meminta PBB segera memindahkan pasukan UNIFIL dari zona perang ke lokasi yang lebih aman.

Menurut SBY, pasukan perdamaian seharusnya menjaga perdamaian, bukan menciptakan perdamaian.

SBY menjelaskan, pasukan perdamaian tidak dipersenjatai kuat dan tidak punya mandat untuk tugas pertempuran. Hal ini sesuai dengan Chapter 6 Piagam PBB.

“Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’,” kata SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Minggu (5/4/2026).

SBY mengungkapkan, saat ini lokasi pasukan TNI bersama UNIFIL berada di zona merah atau zona perang, yang tidak sesuai dengan tugas misi mereka.

“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah,” terangnya.

SBY menambahkan, pasukan Israel dilaporkan telah maju 7 km dari “Blue Line”. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pasukan perdamaian.

Oleh karena itu, SBY mendesak PBB segera menghentikan penugasan UNIFIL di zona perang dan memindahkan mereka ke luar medan konflik.

SBY juga meminta Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.

Menurutnya, PBB tidak boleh tebang pilih dalam bersikap terhadap konflik antar negara anggotanya.

“Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” papar SBY.