[Jakarta] – [Pemprov DKI Jakarta Optimis Capai Target Pajak Daerah 2025, Lampaui Penerimaan Nasional]
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 48 triliun pada tahun 2025. Data per 17 Juni 2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 46,7 persen atau senilai Rp 22,6 triliun.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rasa senangnya atas capaian tersebut. Ia menyatakan bahwa persentase penerimaan pajak daerah Jakarta telah melampaui penerimaan pajak secara nasional yang baru mencapai sekitar 32 persen.
“Terus terang dari tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen Pajak, kok bisa Jakarta memungut pajak lebih tinggi dari nasional? Pak Dirjen Pajak, intinya Jakarta memungutnya dengan hati,” ujar Pramono dalam sambutannya di acara Malam Apresiasi Pajak Daerah di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Pramono mengaku sempat khawatir target penerimaan pajak daerah tidak tercapai, terutama dengan kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang stabil. Namun, kekhawatiran tersebut tidak terbukti dengan capaian yang ada.
“Dengan demikian, secara keseluruhan praktis di Jakarta untuk urusan perpajakan ini berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Pemprov Jakarta akan terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pramono bahkan telah menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati, untuk menagih pajak dari seluruh wajib pajak, termasuk pihak-pihak yang selama ini menghindari kewajiban tersebut.
“Bahkan saya sudah secara khusus menyampaikan kepada Bu Lusi, yang dulu remang-remang, yang dulu nggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jakarta berjanji akan mengelola pajak secara transparan untuk mengatasi berbagai permasalahan warga, terutama disparitas sosial. Menurut Pramono, kesenjangan antara kelompok mampu dan kurang mampu di Jakarta semakin meningkat. Intervensi diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ini, salah satunya melalui sektor pendidikan.
“Maka untuk persoalan pendidikan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pada Tahap I 2025, KJP telah didistribusikan kepada 727.622 siswa dengan total nilai Rp 1,6 triliun.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan kesempatan kepada warga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas melalui program KJMU, bahkan hingga S2 dan S3.
“Saya sudah meminta di jajaran pemerintah DKI Jakarta, saya minta orang yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk bisa sekolah S1, S2, bahkan S3,” ungkapnya.
Pramono meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah kondisi ekonomi warga yang kurang mampu, sehingga disparitas di Jakarta dapat berkurang secara bertahap.
Sebagai bentuk komitmen lainnya, Pemprov Jakarta akan memutihkan ijazah 6.652 warga yang masih ditahan oleh pihak sekolah karena tunggakan administrasi. “Jumlahnya berapa? Tahun ini kami akan memutihkan 6.652 ijazah. Karena bagi saya pribadi, tidak mungkin orang nebus ijazah saja tidak bisa, (kalau iya) pasti dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Pramono memastikan bahwa seluruh hasil pungutan pajak akan dikelola secara transparan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga.
“Yang kami janjikan adalah bagaimana setiap sen uang yang bapak-ibu bayarkan untuk pajak, ada kepastian kenyamanan bahwa bapak-ibu bisa secara transparan terbuka mengetahui ini untuk apa, dan itulah yang akan kami lakukan. Karena itu bagian dari komitmen saya dan Bang Doel untuk membuat pemerintahan yang transparan,” pungkas Pramono.
