Berita

PPP Limapuluh Kota Targetkan Lima Kursi DPRD 2029

70
×

PPP Limapuluh Kota Targetkan Lima Kursi DPRD 2029

Sebarkan artikel ini
tingkatkan-elektabilitas,-dpc-ppp-limapuluh-kota-beri-pendidikan-politik-bagi-puluhan-kader-wpp-dan-amk
tingkatkan elektabilitas, dpc ppp limapuluh kota beri pendidikan politik bagi puluhan kader wpp dan amk

Limapuluh Kota – PPP Kabupaten Limapuluh Kota membidik perolehan lima kursi di DPRD pada Pileg 2029 mendatang. Target ambisius ini diumumkan saat partai menggelar pendidikan politik bagi kader muda.

Puluhan kader dari Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan Angkatan Muda Ka’bah (AMK) mengikuti kegiatan yang diadakan di Kecamatan Harau, Sabtu (22/11/2025).

Ketua DPC PPP Limapuluh Kota, Ermizal Jalinus, menyatakan optimis target tersebut akan tercapai berkat kerja keras seluruh kader. “Target kami lima kursi, satu kursi per dapil,” tegasnya.

Ermizal juga menyoroti pentingnya representasi perempuan di parlemen. Ia berharap kader perempuan PPP dapat mengisi kursi di DPRD kabupaten maupun provinsi.

Ketua panitia pelaksana, Muslim, menjelaskan bahwa pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap dunia politik.

“Harapannya, pemuda lebih tertarik masuk ke dunia politik dan menjadi generasi baru PPP,” ujar Muslim, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP.

Musliarni, perwakilan DPW PPP Sumbar, memberikan dukungan penuh terhadap target tersebut dan berharap PPP dapat menghasilkan lebih banyak caleg perempuan. “Kami ingin minimal dua hingga tiga kursi DPRD nanti diisi perempuan PPP,” ujarnya.

Anggota DPRD PPP, Syafril dan Taufik Hidayatul Ihsan, menyatakan bahwa fraksi mereka siap mendukung pencapaian target lima kursi.

Taufik menepis anggapan bahwa caleg terpilih harus memiliki modal besar. “Yang penting adalah apa yang kita perbuat bagi masyarakat,” tegasnya.

PPP juga tengah menyiapkan strategi untuk menekan biaya politik melalui sinergi antara DPW dan DPC dalam penyediaan anggaran saksi di TPS.

Bendahara DPC PPP, Romadhil, berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan porsi bantuan partai politik untuk peningkatan mutu demokrasi.