Jakarta – Ratusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi (tipikor) hingga pendanaan terorisme. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, usai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Ivan Yustiavandana menjelaskan, temuan ini bermula dari pencocokan data NIK penerima bansos di salah satu bank BUMN. “Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ivan mengatakan, temuan ini merupakan respons atas terungkapnya 571.410 NIK penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024. “Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol ya, itu 500 ribu sekian,” kata Ivan pada Kamis (10/7/2025).
Penyalahgunaan dana bansos untuk tindak pidana korupsi, pendanaan terorisme, hingga transaksi judol terungkap setelah pihaknya mencocokkan data NIK penerima bansos dalam salah satu bank BUMN. “NIK Bansos yang kita terima dari Pak Mensos (Menteri Sosial), kami cocokin dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu saja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme,” jelasnya.
Ivan enggan menyebutkan nama bank BUMN yang dimaksud, namun ia mengungkapkan bahwa deposit dari transaksi judol di bank tersebut mencapai lebih dari Rp900 miliar. PPATK juga akan melakukan pencocokan data NIK penerima bansos dengan dugaan aliran dana transaksi judol di beberapa bank lain. “Masih ada empat bank lagi,” pungkasnya.
