Jakarta – Polri menjamin proses seleksi penerimaan calon anggota kepolisian tahun 2026, baik untuk level Akpol, Bintara, maupun Tamtama, berlangsung secara transparan dan akuntabel. Sistem pengawasan ketat telah disiapkan dengan melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal untuk mengawal jalannya rekrutmen.
Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri, Inspektur Jenderal Merdisyam, menegaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem One Day Service dalam seleksi tahun ini. Melalui metode tersebut, hasil seleksi akan diumumkan langsung pada hari pelaksanaan sehingga masyarakat dapat memantau penilaian secara terbuka.
“Kami ingin meyakinkan dan memastikan bahwa pelaksanaan rekrutmen anggota Polri benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya serta menjamin transparansi kepada masyarakat,” ujar Merdisyam di Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2026).
Selain diawasi oleh Itwasum dan Divisi Propam Polri, proses seleksi ini juga melibatkan pengawasan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pihak eksternal lainnya yang turut dilibatkan meliputi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi psikolog, hingga sejumlah lembaga non-profit.
Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono Sudiutomo, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses rekrutmen. Polri telah menyediakan berbagai platform pengaduan yang dapat diakses oleh orang tua maupun keluarga calon peserta jika menemukan kejanggalan dalam proses seleksi.
Senada dengan hal tersebut, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan materi. Ia menegaskan bahwa sistem seleksi Polri kini telah dirancang sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditembus oleh praktik kecurangan.
“Kalau ada yang mengatakan bisa menjamin kelulusan dengan meminta uang, jangan pernah percaya. Mekanisme yang dibuat kepolisian sangat ketat,” tegas Anam.
Masyarakat yang menemukan praktik kecurangan atau intimidasi diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang melalui Propam, Itwasda, atau langsung ke kantor Kompolnas. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata Polri dalam menjaga integritas institusi serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta.
