Padang – Pemerintah Kota Padang resmi menuntaskan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
Penutupan pemeriksaan atau exit meeting itu digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas supervisi tim BPK selama beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan visi Padang Amanah,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi jajarannya.
Fadly juga telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti poin-poin yang masih perlu disempurnakan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap komunikasi dengan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” katanya.
Fadly turut menyatakan optimisme agar Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025.
Jika target itu tercapai, capaian tersebut akan menjadi raihan WTP ke-13, sekaligus ke-12 secara berturut-turut sejak 2014.
Menanggapi hal itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat Dedi Efendi mengapresiasi kerja sama kooperatif Pemko Padang selama proses pemeriksaan.
Ia memastikan BPK tetap membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut serta penyempurnaan laporan keuangan yang diperlukan.
