Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memacu pembangunan proyek rendah emisi karbon, khususnya pada sektor bangunan. Kementerian PUPR menargetkan efisiensi sumber daya pada bangunan pemerintah dan swasta.
Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menegaskan pemerintah mendorong partisipasi aktif berbagai pihak melalui program peningkatan kapasitas.
“Pemerintah mendukung penuh pemerintah daerah dalam penerapan dan sertifikasi bangunan hijau,” ujar Diana dalam acara Asia Low-Carbon Buildings Transition (ALCBT).
Proyek ALCBT, yang melibatkan Kementerian ESDM dan PUPR, dihadiri 300 peserta dari berbagai sektor.
Para pemangku kepentingan utama sektor bangunan, termasuk pemerintah, pemilik bangunan, lembaga pembiayaan, dan produsen HVAC (pemanas, ventilasi, dan pendingin udara), turut hadir.
Proyek ini membahas upaya dan kemajuan Indonesia dalam mewujudkan bangunan berkelanjutan dan rendah karbon.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan pentingnya efisiensi energi untuk mencapai target Net Zero Emission Indonesia.
“Efisiensi energi berpotensi menurunkan hingga 37% emisi nasional,” kata Eniya.
Efisiensi energi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti penghematan biaya dan penggunaan teknologi cerdas.
ASEAN Centre for Energy (ACE) mendukung proyek ini dengan memperkenalkan Pedoman Pengadaan Hijau (Green Public Procurement) untuk pendingin udara rendah emisi.
Direktur Eksekutif ACE, Razib Dawood, menjelaskan bahwa Pengadaan Hijau efektif mendorong transisi rendah karbon di Asia Tenggara.
“Efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama pendingin udara, dapat menjadi contoh yang baik,” kata Razib.
Pendingin udara diketahui menyumbang porsi terbesar konsumsi energi pada bangunan pemerintah.
