Berikut adalah hasil penulisan ulang berita tersebut:
Jakarta Pusat – Pemerintah Dorong Masyarakat Berpendapat dan Siap Dikritik
Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan berpendapat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini disampaikan seiring dengan upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran disinformasi di era digital.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, pada Senin (16/6/2025) menjelaskan bahwa pelurusan informasi yang salah harus segera dilakukan jika dampaknya besar agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan yang lain, yang impact-nya secara subjektif kita anggap (tidak terlalu besar), idealnya kita harus atasi itu juga, supaya tidak ada celah untuk orang salah paham,” ujar Hasan dalam Talkshow Interaktif bertajuk ‘Bagaimana Menghadapi Medan Perang Baru, Cognitive Warfare: Media, Narasi dan Membangun Persepsi’ di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik. “Kalau kita dikritik, nggak apa-apa. Kita perbaiki diri nanti, tapi teman-teman juga harus memperbaiki diri,” kata Hasan.
Pada kesempatan yang sama, Hasan juga mengapresiasi kerjasama antara Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Garuda TV, Indozone dan On Us Asia dalam menyajikan informasi publik yang berkualitas dan berdampak positif. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Senin (16/6/2025) untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
