Fenesia – Pemerintah mengalokasikan belanja prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini merupakan bagian dari total APBN sebesar Rp 3.842 triliun, yang ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas dampak kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah mengoptimalkan seluruh potensi fiskal agar program strategis berjalan efektif. Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada Senin (1/12).
Porsi terbesar dari belanja prioritas 2026 diarahkan ke beberapa sektor kunci. Bidang pendidikan menerima alokasi terbesar senilai Rp 757,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan sekolah unggulan, peningkatan kualitas sekolah rakyat, dan renovasi fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Sektor ketahanan energi memperoleh Rp 402,4 triliun. Dana ini difokuskan pada subsidi energi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sementara itu, bidang pertahanan mendapatkan Rp 424 triliun yang dialokasikan untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan kapabilitas nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan utama dengan alokasi sebesar Rp 335 triliun. Program ini telah menjangkau 44 juta penerima dan pemerintah menargetkan peningkatannya menjadi 80 juta penerima pada Mei–Juni 2026. Airlangga menekankan bahwa MBG memiliki efek berganda yang besar terhadap sektor pangan, kesehatan anak, dan ekonomi lokal.
Selain itu, sektor kesehatan mendapat Rp 244 triliun untuk penguatan layanan dasar, fasilitas kesehatan, serta program kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan dialokasikan Rp 164,4 triliun, yang ditujukan untuk memperkuat produksi pangan nasional dan stabilisasi rantai pasokan.
Dukungan terhadap UMKM dan koperasi juga diperbesar dengan alokasi Rp 181,8 triliun guna memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Untuk akselerasi investasi dan perdagangan global, pemerintah menyiapkan Rp 57,7 triliun dengan tujuan mendorong ekspor, menarik investasi strategis, dan memperluas akses pasar internasional.
Dalam sektor perumahan, pemerintah memperpanjang kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027. Kebijakan ini didukung dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp 130 triliun, yang diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian dan mengurangi defisit perumahan nasional.
Secara keseluruhan, belanja prioritas APBN 2026 ini menunjukkan strategi fiskal agresif untuk menjaga stabilitas dan mendorong transformasi sosial-ekonomi. Namun, beban fiskal dan efektivitas implementasi akan menjadi penentu utama apakah anggaran besar ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
