Surabaya – Pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah (Pemda) untuk merealisasikan program ambisius Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan tiga juta rumah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
“Program ini adalah unggulan. Presiden ingin program ini pro-rakyat, karena masih banyak yang belum memiliki rumah,” ujar Tito.
Pemerintah, kata Tito, serius menanggapi masalah perumahan. Presiden menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk merealisasikan target tiga juta rumah.
Untuk mendukung program ini, pemerintah menawarkan insentif seperti KUR dan FLPP. Kemendagri mengajak Pemda untuk turut serta menyukseskan program tersebut.
Mendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan ini, menurut Mendagri, akan menguntungkan kepala daerah karena dapat meningkatkan popularitas dan menjadi langkah yang mulia.
“Ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau menarik pajak dan retribusi dari masyarakat yang tidak mampu?” tegasnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri dan Menteri PKP telah membangun sistem perizinan yang memudahkan masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota.
“Kami bisa memantau secara real-time. Setiap minggu kita bacakan terus. Nantinya, kita akan buat award bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan pejabat terkait lainnya.
