Jakarta – Menteri HAM Natalius Pigai digugat ke PTUN Jakarta oleh pegawainya, Ernie Nurheyanti M. Toelle.
Gugatan diajukan karena Ernie dipindahtugaskan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.
SK Menteri HAM Nomor: MHA-14 KP.04.04 Tanggal 23 Januari 2026 menjadi dasar pemindahan.
Kuasa hukum Ernie, Deby Astuti Fangidae dan Mordentika Sagala, menilai SK tersebut melanggar prosedur administratif.
“Surat Keputusan ini telah melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif,” kata kuasa hukum Ernie, Selasa (10/3).
Alasan gugatan ada dua. Pertama, Menteri HAM menilai Ernie tidak melaksanakan penyerapan anggaran dengan baik.
Kuasa hukum membantah, menyebut penyerapan anggaran mencapai 99,56 persen.
Ernie juga mendapat predikat nilai “Baik” dalam dokumen Penilaian Kinerja Pegawai.
Kedua, pengambilan keputusan dianggap tidak diawali evaluasi kinerja yang transparan.
Pemberitahuan pelantikan disampaikan via WhatsApp kurang dari 24 jam sebelum pelaksanaan.
“Tindakan ini mengabaikan formalitas surat-menyurat kedinasan demi memaksakan kehendak menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan pengabaian terhadap etika birokrasi yang benar,” kata kuasa hukum.
Ernie sudah tiga kali mengajukan keberatan tertulis, namun tidak ditanggapi Menteri HAM.
Kuasa hukum menilai proses perpindahan ini tidak transparan dan merusak karier Ernie.
“Klien kami menyayangkan tindakan Menteri HAM yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya hak atas informasi yang transparan,” ujar kuasa hukum.
Ernie membenarkan upaya hukum ini. Sidang selanjutnya akan digelar 16 Maret dan bersifat tertutup.
