Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin, meminta Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan di daerah, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Ia menilai kesenjangan kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dan masyarakat di daerah, khususnya wilayah Indonesia Timur, masih sangat terlihat. Kesenjangan itu disebutnya bukan hanya pada sarana penunjang pendidikan, tetapi juga pada kualitas tenaga pengajar.
“Kami tak bermaksud menggurui, harus diakui bahwa kesenjangan kualitas pendidikan ini sangat tampak di depan mata kita. Karena itu, kami meminta pemerintah fokus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Mei 2026.
Pria yang akrab disapa Bang Dhin itu mengatakan, pendidikan di daerah perlu difokuskan pada sejumlah aspek mendasar yang saling berkaitan. Salah satunya adalah aksesibilitas pendidikan agar seluruh masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan tanpa hambatan ekonomi, geografis, maupun sosial.
“Pendidikan harus difokuskan pada penguatan akses, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu ditujukan agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata, memperkecil kesenjangan antarwilayah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” kata dia.
Bang Dhin menyebut data Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan masih ada 5.680 guru yang belum tersertifikasi dari total 14.144 tenaga pendidikan.
Dari sisi mutu pendidikan, mayoritas sekolah juga masih berada pada akreditasi B, yakni 175 sekolah. Sementara itu, 117 sekolah terakreditasi A dan 69 sekolah masih berstatus akreditasi C.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Tercatat ada 1.399 ruang kelas yang rusak, terdiri dari 917 rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.
“Data itu khusus di Kalimantan Selatan, mungkin kondisi di Indonesia timur lainnya kurang lebih sama atau bahkan lebih rendah. Kami berharap, pemerintah bisa secepatnya membantu peningkatan kualitas tenaga pendidikan yang lebih baik. Karena sertifikasi para guru ini juga terkait dengan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa itu,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen negara terhadap pendidikan sejatinya telah ditegaskan secara konstitusional melalui UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD.
