Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Pemko berjanji akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/11/2025). Rapat tersebut membahas Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.
Zulmaeta menjelaskan, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Payakumbuh mengalami penurunan sebesar Rp116,88 miliar. Dana yang diterima hanya Rp401,9 miliar.
“Kondisi ini menjadi tantangan serius,” kata Zulmaeta.
Meski anggaran menyusut, Pemko Payakumbuh memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap optimal. Pembangunan prioritas daerah juga akan terus berjalan.
Penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan dan efisien. Pemko berorientasi pada kemandirian fiskal daerah.
APBD disusun selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah daerah juga memperhatikan kesinambungan fiskal daerah.
“APBD harus responsif terhadap dinamika ekonomi global,” tegasnya.
Total pendapatan daerah Payakumbuh tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp652,98 miliar. Sementara total belanja daerah direncanakan Rp738,14 miliar.
Defisit anggaran akan ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp85,16 miliar.
Pembangunan Payakumbuh 2026 berpedoman pada peningkatan kualitas SDM. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci transformasi sosial ekonomi.
Ada lima prioritas utama pembangunan. Di antaranya peningkatan SDM yang berkualitas dan peningkatan perekonomian daerah.
Zulmaeta juga menegaskan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal. Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah strategis.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan konstruktif. Tujuannya, menghasilkan dokumen anggaran yang realistis dan berpihak pada masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen angka,” pungkasnya. “Tetapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan.”
