Jakarta – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia) menggelar demonstrasi di depan gerbang utama DPR, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Aksi ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional dan menjadi momentum bagi pengemudi untuk menyuarakan enam tuntutan utama yang mereka hadapi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan salah satu tuntutan krusial adalah mendesak agar Rancangan Undang-Undang Transportasi Online masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Alternatifnya, Presiden diminta menerbitkan peraturan presiden sebagai landasan hukum bagi sektor ini.
Tuntutan kedua adalah penurunan skema bagi hasil antara pengemudi dan aplikator. Garda Indonesia meminta potongan untuk aplikator diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk segera mengatur tarif jasa antar makanan dan barang yang hingga kini belum memiliki regulasi resmi.
Garda Indonesia juga mendesak audit investigatif terhadap potongan lima persen yang telah diberlakukan oleh perusahaan aplikasi sejak 2022. Menurut Igun, aturan mewajibkan audit enam bulanan yang dilaporkan ke Kementerian Perhubungan. Mereka juga menolak berbagai program perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan pengemudi, seperti program aceng, slot, multi order, dan member berbayar.
Tuntutan terakhir adalah pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi bernama Affan Kurniawan. “Kami minta Kapolri mengusut sampai tuntas,” ujar Igun.
Secara terpisah, Igun Wicaksono juga mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia menilai Dudy lebih memilih mendukung perusahaan aplikasi transportasi online dan justru menjadi juru bicara aplikator untuk menolak aspirasi pengemudi ojol. Garda Indonesia menilai telah terjadi ‘vendor driven policy‘ di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan diduga telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.
Massa aksi, kata Igun, berasal dari berbagai daerah mulai dari kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Papua. Ia berharap DPR dapat menemui perwakilan pengemudi untuk menerima aspirasi mereka. Igun menegaskan aksi ini akan terus berlanjut setiap bulan apabila pemerintah tidak memberikan tanggapan.
Massa aksi mulai memadati gerbang utama DPR sekitar pukul 13.30 WIB. Kondisi Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar dan tidak dilakukan penutupan. Sejumlah aparat keamanan, termasuk personel TNI, terlihat mengamankan lokasi demonstrasi.
