Jakarta – Hakim Konstitusi Arsul Sani dinyatakan tidak terbukti melanggar etik terkait dugaan pemalsuan ijazah doktoral oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Putusan ini diumumkan pada Kamis, 11 Desember 2025.
Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, menilai putusan MKMK ini penting sebagai rujukan dalam proses hukum lain yang terkait.
Denny menegaskan bahwa MKMK telah memeriksa dugaan pelanggaran etik dan menyimpulkan tidak ada pelanggaran.
“MKMK meyakini bahwa proses gelar S3 yang diperoleh Pak Arsul itu benar, sehingga tidak ada pelanggaran etika,” ujar Denny, Selasa (16/12/2025).
Menurut Denny, putusan etik MKMK memiliki konsekuensi logis. Jika tidak ada pelanggaran etika, seharusnya tidak ada unsur pemalsuan dokumen.
“Secara logika, konsisten mestinya kalau tidak ada pelanggaran etika, tidak terjadi pemalsuan dokumen,” jelasnya.
Denny menambahkan, proses pidana memang terpisah dari mekanisme etik di MKMK. Namun, ia menilai akan menjadi problematik jika proses pemidanaan tidak sejalan dengan putusan MKMK.
“Menjadi problematik kalau kemudian proses pidananya tidak sesuai dengan putusan MKMK,” ucapnya.
Meski demikian, Denny menegaskan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara pidana. Jalur hukum tersebut tetap berada di tangan aparat penegak hukum.
“Lagi-lagi, proses pemidanaannya memang bukan kewenangan MKMK untuk memutuskan,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Polda Metro Jaya hari ini menggelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, atas permintaan Roy Suryo dan pihak terkait.
