Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf pemerintah atas berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Masalah ini menjadi sorotan utama di tengah upaya pemerintah menjalankan program tersebut.
Prasetyo menegaskan bahwa kasus keracunan tersebut bukan faktor kesengajaan dan bukan sesuatu yang diharapkan. “Kasus (MBG) bukan sesuatu yang diharapkan dan bukan kesengajaan. Namun, kami menjadikan itu bahan evaluasi dan catatan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
Politikus Gerindra ini menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk menuntaskan kasus di berbagai wilayah. Koordinasi ini bertujuan memastikan korban terdampak mendapatkan penanganan yang optimal.
Selain itu, pemerintah pusat juga meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mitigasi agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Prasetyo menambahkan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Meski demikian, sanksi yang diberikan tidak akan sampai mengganggu operasional program MBG. “Jangan sampai mengganggu dari sisi operasional, penerima manfaat dan tidak mendapatkan MBG,” tegasnya.
Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan. Angka ini memicu desakan serius dari JPPI.
JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional untuk segera menghentikan sementara program MBG. Desakan ini muncul setelah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG terus meningkat dalam sepekan terakhir.
“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 September 2025.
JPPI menilai klaim pemerintah dengan jargon “zero incident” tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ubaid menyebut program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi siswa justru kini berubah menjadi ancaman serius. “Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.
Lebih jauh, JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Ubaid menegaskan Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang. “Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” pungkasnya.
