Jenewa – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia berfokus memastikan pekerja tetap memiliki keterampilan, akses kerja, dan pelindungan yang memadai di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) serta transformasi dunia kerja.
Menaker menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Oleh karena itu, penguatan kompetensi, penciptaan lapangan kerja, dan jaminan pelindungan menjadi agenda strategis nasional.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” kata Menaker Yassierli, Selasa (8/6/2026).
Menurutnya, isu ini sangat krusial bagi masyarakat mengingat perubahan pola dunia kerja mulai memengaruhi cara orang mencari nafkah dan bertahan di pasar kerja.
Ia menyoroti kebutuhan mendesak bagi kaum muda akan pengalaman kerja, pelatihan relevan bagi lulusan sekolah, serta pelindungan kuat bagi pekerja di sektor digital maupun sektor berisiko.
Dalam forum tersebut, Menaker menyampaikan bahwa penguatan keterampilan tenaga kerja masa depan menjadi prioritas di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret yang diambil adalah melalui Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.
Ia menyebutkan, Program Pemagangan Nasional telah menjangkau 100.000 peserta pada tahun lalu dan ditargetkan meningkat menjadi 150.000 peserta pada tahun ini. Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan SMA sederajat dengan target 300.000 peserta.
“Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,” ujar Menaker.
Ia menambahkan, penguatan keterampilan harus berjalan selaras dengan upaya penciptaan lapangan kerja. Menaker memaparkan sejumlah program strategis Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Food Estate, hingga proyek hilirisasi, sebagai bagian dari agenda besar penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
Bagi masyarakat, program-program tersebut dinilai penting karena masa depan kerja tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan pekerja dalam memenuhi kebutuhan industri, akses pada pekerjaan layak, serta pelindungan dalam pola kerja baru.
Selain aspek keterampilan dan penyerapan tenaga kerja, Indonesia juga memprioritaskan pelindungan pekerja dalam agenda kerja layak. Menaker menyampaikan komitmen Indonesia melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan awak kapal perikanan.
Indonesia juga mencatat kemajuan dalam penyusunan kebijakan nasional bagi pekerja platform digital. Menaker menegaskan bahwa pelindungan dan kesejahteraan pekerja platform merupakan respons penting pemerintah terhadap dinamika ekonomi digital.
Komitmen tersebut, lanjutnya, diperkuat melalui dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional untuk membentuk regulasi serta inisiatif di bidang produktivitas, keselamatan kerja, dan pelatihan vokasi.
Ia juga menyatakan kesiapan Indonesia berkolaborasi dengan ILO dan mitra internasional lainnya dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi, pusat pelatihan disabilitas, serta penguatan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kelompok berisiko.
Dalam konteks keadilan sosial global, Menaker menegaskan kembali solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia terus mendukung ILO Emergency Response Programme untuk pemulihan pekerjaan dan mata pencaharian di wilayah Arab yang diduduki.
“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” pungkas Menaker.
