Jakarta – Kebijakan pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) saat libur sekolah menuai kritik. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mempertanyakan efektivitas program tersebut dan potensi pemborosan anggaran negara.
Nailul Huda dalam keterangannya, Selasa (23/12), menyebutkan bahwa program MBG selama libur sekolah tidak logis karena siswa tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Ia menyoroti tiga persoalan utama terkait kebijakan ini. Pertama, dari sisi anggaran negara, dengan 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi hingga Desember 2025, diperkirakan 526,65 juta porsi MBG tetap diproduksi selama liburan. Jika harga rata-rata per porsi Rp 15 ribu, anggaran yang terserap mencapai Rp 7,9 triliun.
“Apakah tidak lebih bijak jika anggaran sebesar itu dialihkan sementara untuk membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sedang mengalami kesulitan?” ujarnya.
Kedua, Nailul menyoroti potensi keuntungan pengelola dapur MBG. Dengan estimasi laba Rp 2.000 per porsi, sekitar Rp 1 triliun berpotensi masuk ke kantong pengusaha SPPG. Ia mempertanyakan siapa pemilik SPPG tersebut dan mengingatkan agar keuntungan tidak dinikmati oleh kroni pemerintah.
Ketiga, terkait kualitas makanan MBG selama liburan. Nailul menilai pembagian makanan secara dirapel mendorong penggunaan makanan kemasan yang diproduksi perusahaan besar, bukan UMKM.
“Uang triliunan rupiah justru mengalir ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar atau petani di daerah,” katanya.
Nailul juga mempertanyakan nilai gizi makanan kemasan yang dibagikan selama liburan dibandingkan menu MBG saat sekolah yang terdiri dari sayur, protein, karbohidrat, dan vitamin.
Ia meminta pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Nailul menegaskan tidak menolak tujuan program MBG, tetapi alokasi anggaran harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
