Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai ribuan orang dilaporkan terdampak insiden keamanan pangan sejak Januari 2025.
Data mencatat, hingga akhir September, 6.457 orang di berbagai daerah mengalami masalah kesehatan terkait program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan memberikan arahan detail terkait pelaksanaan MBG.
Dalam rapat terbatas, Prabowo menekankan pentingnya kedisiplinan prosedur dan kebersihan.
“Kita perintahkan semua dapur harus punya test kit atau alat uji. Sebelum distribusi, semuanya harus diuji,” tegas Prabowo, menekankan langkah preventif.
Badan Gizi Nasional (BGN) merespons cepat dengan menghentikan sementara operasional 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
Langkah ini diapresiasi publik sebagai upaya meningkatkan keamanan pangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.
“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia,” ujarnya.
BGN bersama kementerian/lembaga terkait kini berkoordinasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan program MBG akan terus dievaluasi agar aman dan bergizi bagi anak Indonesia.
Pemerintah menekankan pentingnya evaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
Langkah pencegahan meliputi sterilisasi alat makan, perbaikan sanitasi, koordinasi antar-lembaga, dan kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai pengawas tambahan terhadap SPPG.
Kemenkes juga membuat standarisasi pelaporan dan sertifikasi keamanan pangan sebagai tindak lanjut pencegahan.
